Akses air bersih dan sanitasi layak adalah hak dasar namun masih menjadi masalah di Indonesia. 25% rumah tangga belum memiliki akses air minum layak dan 20% masih buang air besar sembarangan (BABS) terutama di pedesaan.
Dampak BABS: diare, tifus, cacingan, dan kolera. Setiap 1% peningkatan akses sanitasi menurunkan kejadian diare 2,5%. Target SDGs 6: akses universal air dan sanitasi pada 2030, namun Indonesia masih tertinggal di beberapa provinsi.
Intervensi: pembangunan sarana air bersih (sumur bor, PAM desa), program jamban sehat, dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dengan pemicuan perilaku. Partisipasi masyarakat dan kepemilikan program adalah kunci.
Teknologi tepat guna: filter air sederhana, bak penampungan, dan sanitasi komunal. Edukasi tentang pentingnya air matang dan cuci tangan dengan sabun di 5 waktu kritis (setelah BAB, sebelum makan, dll).
Peran puskesmas dan kader dalam monitoring dan promosi PHBS. Insentif desa berbasis sanitasi dan klaster desa ODF (Open Defecation Free) meningkatkan capaian. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan donor untuk pendanaan.
Pengelolaan kesehatan masyarakat membutuhkan perencanaan yang terarah, berbasis data, serta melibatkan tenaga kesehatan dan masyarakat. Upaya promotif dan preventif perlu berjalan beriringan dengan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga memerlukan evaluasi secara berkala. Data hasil pemantauan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, dan memperbaiki pelaksanaan program kesehatan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi dan pendidikan, kunjungi MKM Universitas MH Thamrin.